Analisis Keterkaitan SDGs Denmark dengan Kebijakan Global di Uni Eropa

PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Denmark, sebagai negara agraris industri yang sangat modern, adalah contoh khas, bagaimana pengetahuan dan penggunaan pengembangan yang terampil dapat menyesuaikan diri dengan keberlanjutan dan kemajuan pelestarian lingkungan. Pembentukan komite khusus yang bertanggung jawab untuk masalah lingkungan diumumkan pada tahun 1971, itu disebut Ministry of Environment. Setelah itu basis legislatif Denmark telah berubah hampir sepenuhnya, menciptakan dasar hukum untuk pembangunan berkelanjutan dan jalur pembangunan baru. Namun, tidak ada perubahan institusional yang serius. Environmental Protection Act (1973) memainkan peran besar dalam menangani dengan isu-isu lingkungan, kemudian itu diganti menjadi Law on Environmental Protection (1974). Undang-undang (UU) ini menciptakan dasar hukum kebijakan negara tentang perlindungan lingkungan. Misalnya, UU sangat penting sambil menentukan lebih lanjut kebijakan lingkungan di Denmark dan menjadi bagian dari reformasi legislatif pada tahun 1991. Perubahan kebijakan yang baru menetapkan prosedur untuk administrasi lingkungan, dilaksanakan oleh otoritas negara, serta aturan dasar untuk pelaksanaan kegiatan lingkungan oleh perusahaan dan organisasi.[1]

Masuknya tanggung jawab untuk sektor energi menciptakan Ministry for Environment and Energy (1994 – 2005). Transformasi ini mendorong transisi dari masalah polusi terhadap masalah energi dalam kaitannya dengan lingkungan. Sejak saat itu Denmark memberi banyak perhatian pada sumber daya terbarukan, termasuk tenaga angin dan energi biomassa, dan aktif dan efisien di sektor energi. Pada akhir 90-an, Kementerian Lingkungan dan Energi Denmark menyadari perlunya mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan nasional. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan juga bidang kehidupan sosial dan ekonomi dan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan internasional bersama.

Selanjutnya, dengan keinginan untuk mencegah efek negatif dari krisis ekonomi Denmark memperkenalkan pembangunan berkelanjutan dalam tujuan ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi program “Wisdom, growth, welfare“. Program ambisius ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pertumbuhan di Denmark tanpa membahayakan masyarakat atau lingkungan. Dengan demikian cara Denmark untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutannya adalah benar-benar didorong oleh tindakan PBB. Namun negara ini membuat upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Masalah iklim dan energi mulai menjadi pertanyaan tentang diskusi serius. sebagai hasil indikatif hal tersebut, Denmark menjadi tuan rumah PBB Konferensi Perubahan Iklim tahun 2009.

Keberhasilan Denmark dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam pembangunan berkelanjutan tergantung pada kerjasama internasional di bidang ini. Denmark adalah anggota dari banyak organisasi internasional dan posisinya dalam kaitannya dengan hubungan global dan Eropa proses integrasi dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam organisasi seperti Nordic Council and Nordic Council of Ministers, serta lembaga-lembaga lain yang menentukan peran pembangunan berkelanjutan Denmark dalam perdagangan dan regulasi ekonomi. Perhatian khusus diberikan kepada hubungan Denmark dengan lembaga-lembaga Uni Eropa, di mana negara tersebut mendukung tujuan kebijakan UE dan mendorongnya secara nasional.Indonesia terus bekerja sama dengan kebijakan iklim dan sebaliknya mengusulkannya ke UE.

Oleh karena itu, Denmark mencoba untuk membuat dampak pada Uni Eropa dan kebijakan global. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan SDGs di Denmark. 

PEMBAHASAN

Globalisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Definisi Globalisasi

Penggunaan kata “globalisasi”  berasal dari kata global yang berarti universal. Sebuah fenomena baru, globalisasi masih belum memiliki definisi pasti selain working definition atau definisi kerja, jadi terserah bagaimana melihatnya. Beberapa melihatnya sebagai  proses sosial, proses sejarah atau proses alam yang mengikat semua bangsa dan negara di dunia bersama-sama serta menciptakan tatanan kehidupan baru atau kesatuan hidup berdampingan melalui eliminasi geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Mitos yang berlaku tentang globalisasi yakni tentang proses globalisasi akan membakukan dunia. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Budaya lokal atau etnis diserap oleh kekuatan budaya utama atau kekuatan budaya global. Di sisi lain, ada pula yang melihat globalisasi sebagai  proyek negara adidaya, sehingga orang bisa saja berpandangan negatif atau tidak mempercayainya. Dalam pandangan ini, globalisasi tidak lain  adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling baru. Negara-negara yang kuat dan kaya secara de facto akan mendominasi perekonomian dunia, dan negara-negara kecil akan semakin tidak berdaya karena ketidakmampuannya bersaing. Memang tren globalisasi  memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global, bahkan mempengaruhi bidang lain seperti budaya dan agama. Globalisasi mencakup unsur-unsur berikut: integrasi, interdependensi, multilateralisme, keterbukaan, dan penetrasi timbal balik.

Globalisasi memiliki ciri-ciri seperti: Perubahan konsepsi ruang dan waktu. Perkembangan produk-produk seperti telepon genggam, televisi satelit dan Internet telah menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi dengan sangat cepat, sementara gerakan massa seperti dalam pariwisata memungkinkan kita untuk mengalami banyak hal dari budaya yang berbeda. Sebagai hasil dari pertumbuhan perdagangan internasional, pengaruh pertumbuhan perusahaan multinasional dan dominasi organisasi seperti World Trade Organization (WTO), pasar dan produksi ekonomi di berbagai negara menjadi saling bergantung. Meningkatkan interaksi budaya melalui pengembangan media massa (khususnya televisi, film, musik dan siaran olahraga dan berita  internasional). Hari ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami ide dan pengalaman baru tentang hal-hal lintas budaya, misalnya di bidang mode, sastra, dan makanan. Meningkatnya masalah bersama seperti krisis multinasional, masalah lingkungan, inflasi regional dll.[2]

Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Perdebatan tentang pembangunan berkelanjutan, yang dimulai dengan diterbitkannya Laporan Bruntland pada tahun 1980, semakin diintensifkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “Deklarasi tentang Lingkungan dan Pembangunan” yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992.  Agenda 21 muncul dari konferensi ini dan ditandatangani oleh 178 Kepala Negara sebagai langkah konkrit menuju implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat dunia. Pada tahun 2002, sepuluh tahun setelah Konferensi Rio, PBB  kembali mengadakan konferensi di Johannesburg bertajuk “The 2002 World Summit for Sustainable Development” untuk menilai kemajuan dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di dunia. Forum Masa Depan Inggris memberikan gambaran umum untuk memahami pembangunan berkelanjutan:

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk berkembang menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang dan memenuhi keinginan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang dan  menjadi peluang untuk memenuhi aspirasi manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Hal-hal yang mendukung esensi keberlanjutan dapat digambarkan dalam tiga pilar, yaitu aspek sosial (dikenal sebagai standar kebutuhan  manusia), aspek lingkungan (dikenal dengan ekologi atau tanah) dan aspek ekonomi (dikenal sebagai uang atau keuntungan). Menurut Wheeler dan Beatley, ada tiga pilar yang saling berinteraksi yang mendukung keberlanjutan. Kebutuhan manusia dianggap berkelanjutan jika dapat memenuhi kebutuhan standar  dalam jangka waktu yang lama. Persyaratan standar yang dimaksud meliputi udara, air dan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, lingkungan dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial (tolerable). Kebutuhan dasar manusia untuk ekonomi disebut berkelanjutan jika ada kesempatan yang sama (fair) untuk memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan akan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan tidak terlepas dari ketersediaan lingkungan seperti udara, air, tumbuhan dan hewan (viable).

Istilah pembangunan berkelanjutan tidak berubah dari tahun ke tahun. Namun, arti dari istilah ini sedikit berbeda tergantung pada negara di mana ia digunakan. Secara umum pengertian sederhana dari istilah pembangunan berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Penjelasan dari prinsip masing-masing aspek dapat dijelaskan dengan contoh-contoh berikut. Misalnya dari segi ekonomi, pembangunan  dapat menekan biaya pengobatan bagi  orang. Pembangunan  saat ini harus memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk aspek sosial, pembangunan harus mampu meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat, meningkatkan kesehatan dan meningkatkan partisipasi perempuan. Untuk aspek lingkungan, penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan harus dibatasi agar tidak mengganggu lingkungan hidup di luar batas administratif dan kebutuhan di masa yang akan datang (perlindungan lingkungan).[3]

Keterkaitan antara Globalisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Munculnya istilah pembangunan berkelanjutan merupakan akibat dari meningkatnya kesadaran akan globalisasi. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti bahwa praktik-praktik yang tidak berkelanjutan saat ini mempengaruhi kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pemikiran kita saat ini dibentuk oleh keyakinan berikut:

• manusia adalah bagian lain dari alam, spesies yang dominan,
• sumber daya gratis dan tidak ada habisnya.
• berbagai teknik tersedia untuk memecahkan sebagian besar masalah,
• alam memiliki kemampuan tak terbatas untuk menyerap kotoran manusia,
• akuisisi dan akumulasi bahan adalah yang terpenting.

Keterkaitan antara globalisasi dan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada perhatian terhadap aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan sehingga meningkatkan biaya ekonomi, sosial, dan ekologi. Terdapat pula pengaruh, seperti polusi udara dan efek menahun limbah pabrik, dan perubahan sumber daya alam, seperti air dan perikanan, serta permasalahan perubahan lingkungan. Hal ini disadari dan menjadi perhatian berbagai negara. Greenberg menyatakan bahwa gerakan, ekologi dan masyarakat merupakan aspek penting dalam merancang sistem pembangunan berkelanjutan.

Komunitas yang terkena dampak adalah sosial, ekonomi, higienis, budaya dan estetika. Prinsip yang digunakan di sisi komunitas adalah solusi kontekstual. Dengan demikian, pembangunan daerah yang berkelanjutan menunjukkan komitmen masyarakat dan pola pembangunan nasional. Konsep umum yang mendasari adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan mereka untuk meningkatkan ekonomi, kualitas lingkungan dan pemerataan. Prinsip-prinsip yang dikaji bersama menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut adalah efisiensi, mobilitas, keamanan dan kenyamanan, partisipasi masyarakat, pengendalian emisi, sumber daya alam, habitat dan ekosistem. Standar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada pilar sosial, ekonomi dan ekologi.

Efisiensi secara berkelanjutan merupakan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat untuk meminimalkan konsumsi material dan memiliki rencana pelaksanaan yang lebih optimal.[4]

Globalisasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Denmark

Dampak Globalisasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Denmark

Denmark memiliki visi serta misi menghadapi globalisasi termaksud rancangan pembangunan berkelanjutan, dimana kekuatan ekonomi dan beberapa sektor lainnya berkembang baik tanpa harus mengorbankan masa depan dengn memperbaiki lingkungn hidup sekitar.  Pemerintah Denmark berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut yang ambisius secara nasional maupun internasional mengenai pembnginn berkelanjtan dengan wacana akhir pada tahun 2030 nanti, pemerintah Denmark juga menggandeng semua pemangku kepentingan dan juga masyarakat untuk berkntribusi pada program pembangunan berkelanjutan tersebut. Kemudian bagaimana dampak yang diterima oleh Denmark melalui strategi pembangunan berkelanjutan tersebut?

Denmark sendiri menerapkan program pembangunan berkelanjutan dengan tidak hanyan dijalankan oleh pemerintah saja tapi juga menggandeng masyrakat sipil untunk menunjukkan kesadaran mereka bahwa sangat pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan menguatkan segala sektor ekonomi maupun yang lainnya tanpa merusak masa depan. Beberapa implementasi serta dampak dari rancangan pembangunan berkelanjurtan yang sudah terlaksana sebagai berikut:[5]

• Implementasi pada capaian organisasi masyarakat sipil

Organisasi Masyrakat Denmark lebih memfokuskan untuk meningkatkan kerjasama berebasis implementasi kemitraan antara Denmark maupun negara lainnya tujuan adalah untuk memperkuat akuntabilitas di Denmark dalam tingkat domestik maupun asing, dengan menggandeng mitra mampu meningkatkan kesadara serta tujuan akhir dari kepentingan pemerintah Denmark untuk program pembangunan berkelanjutan. Beberapa dampak yang diterima dari strategi ini adalah

1. Bekerjasama dengan Oxfam IBIS selama sepuluh tahun bermutra dalam focus untuk mengembangkn serta meningkatan kualitas pendidikan di Denmark serta Negara – Negara berkembang dengan membuka lebih dari 180.000 pendidikan berkualitas di seluruh negei hal ini dilakukan untuk memperkuat pandangan global akan kualitas pendidikan di Denmark
2. Dari sektor kesehatan Denmark menggandeng organisasi masyarakat yaitu The Danish Family Planning Associations (DFPA) untuk bergerak pada bidang kesehatan, permasalahan seksual dan reproduksi
3. CARE Denmark secara strategis memprioritaskan kerja sama dengan SDG17 untuk meningkatkan kemitraan multi-pemangku kepentingan. Hal ini telah menyebabkan kemitraan dengan tiga perusahaan Denmark, Chr. Hansen, Arla dan Coop, dalam tiga proyek unik yang semuanya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat akses ke pasar dan teknologi baru bagi petani miskin.
4. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) telah berkontribusi pada pengembangan “The Indigenous Navigator” – alat berbasis komunitas untuk mengumpulkan data terpilah, yang direkomendasikan oleh PBB sebagai alat untuk memantau pelaksanaan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam kaitannya dengan SDGs. IWGIA juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat tentang SDGs dan memungkinkan keterlibatan dan kontribusi mereka dalam proses peninjauan dan tindak lanjut nasional di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

• Implementasi serta dampak pembangunan berkelanjutaan pada sektor ekonomi dan bisnis

Pada sektor bisnis ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Denmark dengan  mitra perusahaan dan para investor dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu memfokuskan dan mewajibkan mitra untuk meningkatkan serta menjaga beberapa sektor sebgai berikut.

1. Melakukan recycle atau melakukan pembelian, perombakan dan perbaikan penggunaan peralatan teknologi yang 95 persen bahan baku bekas bisa di daur ulang ataupun bias digunakan oleh perusahaan lainya
2. Menjaga kualitas air serta industri makanan, dimana pemerintah dan mitra sudah berkomitmen untuk mengurangi 15– 30 persen konsumsi air sebagai bahan baku pembuatan makan dan menggantikannya dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan tetaap meningkatnya produksi maknan tapi sedikit penggunaan air
3. Pemerintah Denmark menggandeng Novozymes yang telah menjalankan lebih dari 10 tahun program menghemat 100 juta ton CO₂, melalui Novozymes merancang energi berkelanjutan untuk melawan produksi karbon

• Implementasi serta dampak pembangunan berkelanjutan pada sektor regional lokal atau masyarakat di kota maupun desa

Pada daerah lokal dalam bentuk kota maupun desa pemerintah Denmark memprioritaskan pembangunan pada bidang layanan sosial, pendidikan, keseharan, pemantau iklim dan lainnya berguna untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah Denmark dan masyarakat lokal untuk berkolabirasi dalam menyukseskan program pembangunan berkelanjutan

Beberapa upaya yang menjadi dan memberi dampak yang baik berupa

1. Pemerintah daerah menggandeng warga sekitar untuk terlibat, berkresi serta memberikan ide dalam mebangun kota atau desa yang ramah lingkungan hal ini sudah tergambar dimana Kota Copenhagen dan Sonerborg berhasil menerapkan strategi tersebut
2. Mengembangkan daerah pendidikan dengan nuansa kota hijau
3. Memperhatikan kualitas kesehatan dengan memfokuskan atau pelayanan ekstra layanan kesehatan pada pengidap kanker, penyakit kronis dan juga fasilitas kesehatan yang mapan untuk manusia lanjut usia
4. Membatasi daya beli masyarakat terkhusus produksi CO2.
5. Pembangunan gedung yang ramah lingkungan [6]

Analisis Keterkaitan SDGs Denmark dengan Kebijakan Global di Uni Eropa

Denmark, negara yang telah mendahului beberapa negara lain dalam hal pembangunan berkelanjutan, strategi nasional (sebagai dokumen dan sebagai proses) dibangun atas identifikasi masalah atau isu-isu yang secara langsung bertujuan untuk menghilangkan ancaman global dan mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Namun prioritas pembangunan hari ini dapat bervariasi karena satu dekade perubahan sistem dan peningkatan pemahaman global urusan. National Sustainable Development Strategy (NSDS) Denmark setelah hampir 10 tahun sejak persetujuannya masih di bawah revisi. Revisi terbaru direncanakan untuk tahun 2008, tetapi tidak dihidupkan.[7]

NSDS Denmark memiliki sejumlah perkembangan positif di nasional dan global tingkat. Hal ini tercermin dalam strategi saat ini. Kesadaran publik dan manajemen pemerintah adalah prioritas dalam pengembangan proses dan struktur. Semua kementerian mengakui pembangunan berkelanjutan dan melibatkan ide dan tujuan ke dalam kebijakan baru. Kerja sama lintas sektor dideklarasikan. Perdana Menteri Denmark, Rasmussen dalam kata pengantar NSDS Denmark menyebutkan tiga dimensi “Brudtland” pembangunan berkelanjutan: “pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang seimbang secara sosial dan perlindungan alam dan lingkungan dan kesehatan manusia”. Selain itu, inisiatif warga negara dan bisnis untuk bergerak menuju pembangunan berkelanjutan diakui.

Keterkaitan Tujuan Denmark dengan Tantangan Utama Global dan UE

Berdasarkan table tersebut, diketahui bahwa Denmark didorong untuk bekerja secara mendalam untuk “memperoleh perjanjian internasional tentang pajak lingkungan”, (dimulai dengan kerja sama dengan UE sebagai serikat ekonomi regional). Kemitraan di bidang ekonomi sangat penting bagi pemerintah Denmark karena bagian ekonomi sangat terkait dengan bidang lingkungan dalam strategi. Inisiatif yang diusulkan diarahkan untuk meningkatkan stabilitas di kedua bidang, tanpa degradasi salah satu dari mereka.[8]

Pada tingkat lingkungan, Denmark mendukung prinsip kehati-hatian, yaitu banyak digunakan dalam Rio Declaration on Environment and Development (1992). Manajemen yang memadai bersama dengan penghormatan terhadap keanekaragaman hayati dipandang sebagai “elemen penting dalam inisiatif masa depan”. Dengan demikian NSDS Denmark memiliki keterlibatan yang kuat dalam masalah ini, tidak hanya dalam tujuan, tetapi juga dalam kegiatan lintas sektoral. Hal ini dirumuskan dalam strategi: “Denmark bekerja secara aktif untuk meningkatkan Eropa dan perlindungan lingkungan internasional melalui kerja sama UE”. [9]

Mengenai bagian sosial, Denmark memahami perlunya kerja bersama manfaat pasar dan sosial bagi masyarakat. Sejumlah tujuan di bidang ini diarahkan ke Negara-negara kandidat UE, untuk membantu mereka mengembangkan standar sosial yang diperlukan dengan melakukan penelitian dan pelatihan pendidikan lanjutan berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Denmark menggunakan Millennium Development Goals untuk lebih mengembangkan kondisi sosial pada warga negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Denmark telah menyerap tujuan yang disarankan oleh komunitas internasional. Tujuan dalam strategi ini terkait dengan keberlanjutan global pembangunan; mereka disebutkan dalam konteks integrasi keseluruhan, kepatuhan terhadap agenda lingkungan dan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, keanggotaan dalam UE dan kepresidenan pada tahun 2002 memainkan peran yang menentukan dalam kemajuan Sustainable Development Denmark.

REFERENSI

[1] Natalia Stepanova, “Global Governance and Sustainable Development: An analysis of some examples for global, EU and national policies and strategies”, Master Thesis International Administration and Global Governance, 2011, University of Gothenburg, hlm. 20

[2] Martin Wolf, Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan, Yayasan Obor Indonesia, 2007.

[3] Cahyandito, M. Fani. “Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication and Sustainability Reporting.” Jurnal Bisnis dan Manajemen (2010).

[4] Environmental Protection Agency. 1999. Indicators of the Environmental Impacts of Transportation, Washington, DC.

[5] Kristian Jansen, ‘Report for the Voluntary National Review Denmark’s Implementation of The 2030 Agenda for Sustainable Development’ Ministry of Finance, 2017, hal 43 – 60

[6]Kristian Jansen, ‘Report for the Voluntary National Review Denmark’s Implementation of The 2030 Agenda for Sustainable Development’ Ministry of Finance, 2017, hal 43 – 60

[7] Natalia Stepanova, “Global Governance and Sustainable Development: An analysis of some examples for global, EU and national policies and strategies”, Master Thesis International Administration and Global Governance, 2011, University of Gothenburg, hlm. 23

[8] Ibid, hlm. 24-25

[9] Ibid, hlm. 27