Diplomasi Multilateral: Peluang dan Tantangan
Keuntungan nyata dari diplomasi multilateral, menurut penulis, adalah sifatnya yang inklusif: hanya multilateralisme yang memungkinkan koalisi luas yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kompleks untuk dibentuk. Selain itu, multilateralisme meningkatkan legitimasi internasional dan keberlanjutan dari setiap perjanjian. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk situasi ketika koalisi multilateral cukup representatif, yaitu, ketika masalah diselesaikan dengan mengingat posisi dan kepentingan semua pemain penting.[4]
Keuntungan nyata dari diplomasi multilateral, menurut penulis, adalah sifatnya yang inklusif: hanya multilateralisme yang memungkinkan koalisi luas yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kompleks untuk dibentuk. Selain itu, multilateralisme meningkatkan legitimasi internasional dan keberlanjutan dari setiap perjanjian. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk situasi ketika koalisi multilateral cukup representatif, yaitu, ketika masalah diselesaikan dengan mengingat posisi dan kepentingan semua pemain penting. Di sisi lain, justru fitur-fitur diplomasi multilateral inilah yang, dalam beberapa kasus, ternyata menjadi kejatuhannya. Mungkin sulit untuk memfokuskan agenda dalam negosiasi multilateral, karena masing-masing peserta memiliki prioritasnya sendiri. Negosiasi multilateral biasanya membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya daripada negosiasi bilateral, belum lagi tindakan sepihak. Masalah prosedural jauh lebih sulit untuk dinegosiasikan dalam format multilateral daripada masalah bilateral.[5]
Keputusan yang dibuat setelah negosiasi multilateral sering kali berubah menjadi setengah hati, kabur dan deklaratif, karena negosiator fokus pada pencarian “penyebut umum terendah,” yang memungkinkan mereka untuk menjaga dukungan dari jumlah maksimum pihak yang berkontrak. Negosiasi multilateral dapat diblokir oleh salah satu peserta. Ada proporsi terbalik antara legitimasi dan efektivitas: legitimasi tinggi dicapai dengan mengorbankan efektivitas rendah dan sebaliknya. Korelasi yang sama biasanya berlaku untuk waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan dan stabilitasnya: kesepakatan yang disimpulkan dalam perebutan umumnya kurang stabil dan dapat diandalkan daripada yang dihasilkan dari negosiasi yang panjang. Sebagai aturan umum, kita dapat menyimpulkan bahwa format multilateral dan representatif tidak memiliki alternatif dalam hal masalah sistemik mendasar dalam politik atau ekonomi dunia. Meski begitu, ketika datang ke kebutuhan untuk merespons dengan cepat tantangan yang tiba-tiba, tindakan sekelompok kecil pemain yang lebih tertarik untuk memecahkan masalah mungkin lebih efektif. Tentu saja, Anda harus membayar dengan bagian legitimasi untuk efisiensi dan efektivitas.[6]
Ada banyak masalah dan kesulitan lain yang terkait dengan multilateralisme. Sebagai contoh, tidak sepenuhnya jelas bagaimana mendistribusikan tanggung jawab dan beban yang terkait dengan penerapan perjanjian “secara adil” di antara semua peserta dalam negosiasi multilateral. Pertanyaan tentang langkah-langkah apa yang harus diambil sehubungan dengan mereka yang mengambil pendekatan selektif terhadap perjanjian multilateral atau bahkan menyabotase implementasi mereka juga bukan hal yang sederhana. Dalam negosiasi multilateral, rasa saling percaya antar peserta lebih penting daripada dalam negosiasi bilateral karena selalu ada ketakutan bahwa kelompok peserta dapat mengoordinasikan posisi negosiasi mereka di belakang layar sehingga yang lain harus menghadapi oposisi terkonsolidasi yang mempromosikan kepentingan sepihak secara terkoordinasi.
Status Hukum `Koordinasi dan Representasi Uni Eropa di Forum Internasional
Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan suatu organisasi dimana didalamnya ada tatanan global berbasis aturan. Uni Eropa telah banyak memberikan dukungan terhadap PBB baik dari segi keamanan maupun prioritasnya dalam menunjukkan keterlibatan dalam berbagai program dan kegiatan PBB dalam mempertahankan tatanan yang bebrbasis aturan,serta menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal.Uni Eropa dan negara-negara anggota penyumbang terbanyak terhadap anggaran PBB. Pada tahun 2009, perjanjian Lisbon meningkatkan koordinasi, efesiensi dan konsistensi kebijakan luar negri Uni Eropa dan menciptakan tindakan eksternal Eropa di bawa kepemimpinan Perwakilan Tinggi untuk kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama. Setelah perjanjian Lisbon dilaksanakan, Uni Eropa meningkatkan perwakilannya di PBB dan memperoleh status pengamat yang ditingkatkan di majelis umum. Secara kolektif, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memberikan kontribusi penyumbang terbesar di PBB,dimana 30% untuk anggaran PBB dan 33% untuk anggaran penjaga perdamaian PBB. Disini Uni Eropa berjuang untuk secara koheren meningkatkan hubungan pendanaannya dengan PBB demi melaksanakan hubungan kerja sama yang kuat. Uni Eropa dan PBB sama-sama memberikan kontribusi yang nyata,contohnya ketika Uni Eropa melakukan misinya di Bosnia dan Herzegovina (EUFOR/ALTHEA),Kosovo (EULEX), Afganistan (EUPOL), dan Mali (EUTM) yang di amanatkan oleh PBB.[7]
Uni Eropa sangat berkomitmen dan ambisius untuk melakukan tujuannya terhadap PBB. Mereka yakin bahwa perserikatan bangsa-bangsa tetap menjadi lembaga sentral multilateralisme yang efektif. Komitmen berkelanjutan Uni Eropa terhadap multilateralisme berbasis aturan memberikan dasar yang baik dalam keterlibatannya di PBB. Suatu tujuan jika dilaksanakan bersama-sama menghasilkan tujuan yang memuaskan,itulah mengapa Uni Eropa memilih untuk bertindak bersama dengan PBB. Tahun 2003 Uni Eropa dan PBB melakukan hubungan kerja sama pada bidang operasi perdamaian dan manajemen krisis. Mereka bekerja sama di berbagai kawasan, seperti Balkan Barat, Afrika, dan Timur Tengah. Uni Eropa dan PBB sebagai perwakilan utama pada dunia global dan regional yang dianggap penting, menanggapi berbagai krisis seperti, sipil, politik, atau institusional.
Peran Uni Eropa dalam PBB
Ada beberapa peran Uni Eropa dalam PBB antara lain :
- Menyambut baik komunikasi dari 10 September 2003, yang memberikan kontribusi dalam meperjelas keadaan kerjasama saat ini antara kembaga eksekutif Uni Eropa dan PBB.
- Menegaskan kembali bahwa multilateralisme merupakan cara terbaik untuk mengidentifikasi dan menghadapi ancaman serta mencapai perdamian dan keamanan global.
- Mempertimbangkan bahwa,di dunia yang terkoyak oleh konflik keterbelakangan dan ketidaksetaraan. Uni Eropa adalah mercusual yang menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mengalami krisis besar dan perang saudara dapat bersatu dengan kekuatan keyakinan untuk menempuh jalan perdamaian kemakmuran dan demokrasi dengan mengembangkan model yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan kohesi dan hak-hak sosial dan percaya bahwa contoh bersejarah ini menawarkan stimulus untuk proses integrasi regional lainnya di seluruh dunia.
- Menekankan bahwa UE dan Negara-negara Anggotanya menyumbang lebih dari 50% kontribusi kepada PBB dan pasukan penjaga perdamaian dan lebih dari 60% bantuan pembangunan internasional.
- Berpandangan bahwa Konstitusi UE akan berdampak positif bagi peningkatan hubungan antara UE dan PBB.
- Percaya bahwa diperlukan komitmen yang lebih efektif dalam konteks kemitraan UE/PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Menyambut baik peningkatan koherensi dari PBB dalam hubungannya dengan UE, yang telah dicapai dalam kerangka reformasi administrasi PBB yang sedang berlangsung dan juga dinyatakan dengan penunjukan perwakilan PBB untuk UE dengan mandat global strategis.
- Menyambut baik pelaksanaan strategi oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk memperkuat kerjasama dengan organisasi regional dan untuk meningkatkan koordinasi antara tindakan PBB dan mitra utamanya seperti Uni Eropa.
- Menyerukan lembaga-lembaga UE untuk mendukung pembentukan antar kelompok negara-negara demokratis dalam sistem PBB (Komunitas Demokrasi); mengundang mereka dan Negara Anggota UE untuk mempromosikan partisipasi dalam antarkelompok ini, dan membantu LSM dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan ini, khususnya yang bertujuan untuk memobilisasi masyarakat sipil.
