Keterkaitan SDGs Denmark dengan Kebijakan Global di Uni Eropa

Denmark, sebagai negara agraris industri yang sangat modern, adalah contoh khas, bagaimana pengetahuan dan penggunaan pengembangan yang terampil dapat menyesuaikan diri dengan keberlanjutan dan kemajuan pelestarian lingkungan. Pembentukan komite khusus yang bertanggung jawab untuk masalah lingkungan diumumkan pada tahun 1971, itu disebut Ministry of Environment. Setelah itu basis legislatif Denmark telah berubah hampir sepenuhnya, menciptakan dasar hukum untuk pembangunan berkelanjutan dan jalur pembangunan baru. Namun, tidak ada perubahan institusional yang serius. Environmental Protection Act (1973) memainkan peran besar dalam menangani dengan isu-isu lingkungan, kemudian itu diganti menjadi Law on Environmental Protection (1974). Undang-undang (UU) ini menciptakan dasar hukum kebijakan negara tentang perlindungan lingkungan. Misalnya, UU sangat penting sambil menentukan lebih lanjut kebijakan lingkungan di Denmark dan menjadi bagian dari reformasi legislatif pada tahun 1991. Perubahan kebijakan yang baru menetapkan prosedur untuk administrasi lingkungan, dilaksanakan oleh otoritas negara, serta aturan dasar untuk pelaksanaan kegiatan lingkungan oleh perusahaan dan organisasi.[1]

oleh: Ahmad Ghufran Akbar

Konten ini awalnya ditulis untuk program sarjana atau magister. Ini diterbitkan sebagai bagian dari misi kami untuk menampilkan makalah yang dipimpin oleh rekan yang ditulis oleh mahasiswa selama studi mereka. Karya ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan latar belakang dan penelitian, tetapi sebaiknya tidak dikutip sebagai sumber ahli atau digunakan sebagai pengganti artikel/buku ilmiah.

DOWNLOAD PDF


Pendahuluan

Latar Belakang 

Masuknya tanggung jawab untuk sektor energi menciptakan Ministry for Environment and Energy (1994 – 2005). Transformasi ini mendorong transisi dari masalah polusi terhadap masalah energi dalam kaitannya dengan lingkungan. Sejak saat itu Denmark memberi banyak perhatian pada sumber daya terbarukan, termasuk tenaga angin dan energi biomassa, dan aktif dan efisien di sektor energi. Pada akhir 90-an, Kementerian Lingkungan dan Energi Denmark menyadari perlunya mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan nasional. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan juga bidang kehidupan sosial dan ekonomi dan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan internasional bersama.

Selanjutnya, dengan keinginan untuk mencegah efek negatif dari krisis ekonomi Denmark memperkenalkan pembangunan berkelanjutan dalam tujuan ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi program “Wisdom, growth, welfare“. Program ambisius ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pertumbuhan di Denmark tanpa membahayakan masyarakat atau lingkungan. Dengan demikian cara Denmark untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutannya adalah benar-benar didorong oleh tindakan PBB. Namun negara ini membuat upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Masalah iklim dan energi mulai menjadi pertanyaan tentang diskusi serius. sebagai hasil indikatif hal tersebut, Denmark menjadi tuan rumah PBB Konferensi Perubahan Iklim tahun 2009.

Keberhasilan Denmark dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam pembangunan berkelanjutan tergantung pada kerjasama internasional di bidang ini. Denmark adalah anggota dari banyak organisasi internasional dan posisinya dalam kaitannya dengan hubungan global dan Eropa proses integrasi dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam organisasi seperti Nordic Council and Nordic Council of Ministers, serta lembaga-lembaga lain yang menentukan peran pembangunan berkelanjutan Denmark dalam perdagangan dan regulasi ekonomi. Perhatian khusus diberikan kepada hubungan Denmark dengan lembaga-lembaga Uni Eropa, di mana negara tersebut mendukung tujuan kebijakan UE dan mendorongnya secara nasional.Indonesia terus bekerja sama dengan kebijakan iklim dan sebaliknya mengusulkannya ke UE.

Oleh karena itu, Denmark mencoba untuk membuat dampak pada Uni Eropa dan kebijakan global. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan SDGs di Denmark. 

Pembahasan

Globalisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Definisi Globalisasi

Penggunaan kata “globalisasi”  berasal dari kata global yang berarti universal. Sebuah fenomena baru, globalisasi masih belum memiliki definisi pasti selain working definition atau definisi kerja, jadi terserah bagaimana melihatnya. Beberapa melihatnya sebagai  proses sosial, proses sejarah atau proses alam yang mengikat semua bangsa dan negara di dunia bersama-sama serta menciptakan tatanan kehidupan baru atau kesatuan hidup berdampingan melalui eliminasi geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Mitos yang berlaku tentang globalisasi yakni tentang proses globalisasi akan membakukan dunia. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Budaya lokal atau etnis diserap oleh kekuatan budaya utama atau kekuatan budaya global. Di sisi lain, ada pula yang melihat globalisasi sebagai  proyek negara adidaya, sehingga orang bisa saja berpandangan negatif atau tidak mempercayainya. Dalam pandangan ini, globalisasi tidak lain  adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling baru. Negara-negara yang kuat dan kaya secara de facto akan mendominasi perekonomian dunia, dan negara-negara kecil akan semakin tidak berdaya karena ketidakmampuannya bersaing. Memang tren globalisasi  memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global, bahkan mempengaruhi bidang lain seperti budaya dan agama. Globalisasi mencakup unsur-unsur berikut: integrasi, interdependensi, multilateralisme, keterbukaan, dan penetrasi timbal balik.

Globalisasi memiliki ciri-ciri seperti: Perubahan konsepsi ruang dan waktu. Perkembangan produk-produk seperti telepon genggam, televisi satelit dan Internet telah menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi dengan sangat cepat, sementara gerakan massa seperti dalam pariwisata memungkinkan kita untuk mengalami banyak hal dari budaya yang berbeda. Sebagai hasil dari pertumbuhan perdagangan internasional, pengaruh pertumbuhan perusahaan multinasional dan dominasi organisasi seperti World Trade Organization (WTO), pasar dan produksi ekonomi di berbagai negara menjadi saling bergantung. Meningkatkan interaksi budaya melalui pengembangan media massa (khususnya televisi, film, musik dan siaran olahraga dan berita  internasional). Hari ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami ide dan pengalaman baru tentang hal-hal lintas budaya, misalnya di bidang mode, sastra, dan makanan. Meningkatnya masalah bersama seperti krisis multinasional, masalah lingkungan, inflasi regional dll.[2]

Pages: 1 2 3Next page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *